ARTVISI.or.id : Pembahasan Rancangan Undang-undang Penyiaran masih belum menemui titik temu. Dari segala perdebatannya, migrasi siaran televisi dari analog ke digital dinilai sudah sangat mendesak. Indonesia saat ini menjadi salah satu dari dua negara di Asia Tenggara yang sistem penyiarannya...
ARTVISI.or.id : Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memperingatkan media penyiaran tidak boleh menjadi mesin politik. Menyikapi kampanye pemilu 2019, KPI meminta seluruh redaksi atau newsroom di lembaga penyiaran, netral dan independen. Jika ada jurnalis atau tim redaksi yang ikut bergabung dalam...
Jakarta - Kasus kekerasan kepada anak menjadi perhatian Presiden Ri Joko Widodo. Dikutip dari Metro TV,  Januari lalu, Presiden mengadakan rapat terbatas bersama beberapa menteri untuk membahas sejumlah rencana agar anak-anak Indonesia terlindungi dari tindak kejahatan. Presiden mengatakan kunci penanganan...
🖥 Seiring perkembangan teknologi informasi dan dinamika dunia penyiaran Indonesia, diperlukan keahlian dan informasi yang akurat agar tidak tertinggal dari media mainstream yang ada. Media dakwah harus menguasai dan mau mengubah dirinya lebih baik...
Donasi Pejuang Dakwah Worksop Artvisi 29 November - 1 Dessember 2019 ARTVISI Adalah Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Diantaranya berkiprah membangun profesionalisme bagi Para Pejuang Media Dakwah Sunnah seIndonesia
Download Undang-undang Terkait Penyiaran Undang-undang Dasar 1945 (Amandemen Keempat) 2. Undang-undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman 3. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat 4. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 5. Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 6. Undang-undang...
ARTVISI.or.id : CILOTO - Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia (ARTVISI) menyelenggarakan kegiatan pelatihan jurnalis bagi lembaga yang bernaung dibawahnya, Jumat s.d Ahad, 30 November - 2 Desember 2018. Acara ini mengangkat tema "Peran Media Islam dalam Konvergensi Media." Kegiatan...
I. Perhitungan Tarif BHP Frekuensi Radio Dinas Tetap Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio wajib membayar BHP Frekuensi Radio yang dibayar dimuka setiap tahun dan disetor ke kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tarif BHP Frekuensi Radio ditetapkan berdasarkan data...
Kunjungan Pengurus Artvisi ke KPI dan Kominfo Rabu, 4 Syawwal 1436H / 19 Agustus 2015 M   Dihadiri Oleh: Pengawas : Djuhana S. Ketua Umum : Pangadilan Harahap Sekertaris Jendral : Diding Sobarudin Kabid Perizinan : Joko Sulistyono Anggota Perizinan : Iwan M Anggota Perizinan : Deni Kabid Hukum : Salim, SH Kabid SDM : Eko H Kabid Usaha : Supriyadi Kabid Manajemen : Indra   Alhamdulillahi washolatu wasallamu ‘ala nabiyu rohmah. Agenda Artvisi kali ini adalah melakukan pertemuan dengan pihak- pihak yang berhubungan dengan proses perizinan di pemerintahan, yaitu ke KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) yang yang berkantor di Gedung Sekertariat Negara, Lt. 6. Rombongan berangkat dari kota wisata pada pukul 08.00 menuju ke kantor KPI pusat dan marathon langsung ke menkominfo untuk melakukan perkenalan dan audiensi. Sesampainya di KPI kami diterima dan disambut dengan hangat dan baik oleh Bapak Bekti Nugroho sebagai salah satu komisioner di KPI Pusat. Obrolan yang disertai canda tawa penuh keakraban membuat cair suasana perkenalan. Inti dari kunjungan kali ini Artvisi (Asosisasi Radio Televisi Islam Indonesia) agar diakui dan dapat bersinergi dengan pemerintah sebagai wujud taat pada pemerintah. Dan Artvisi juga menyampaikan bahwasanya apa yang kita bawa dengan anggotanya adalah wujud mendukung pemerintah dalam penanggulangan terorisme, dan Artvisi juga berjanji agar selalu menjaga kontennya dari penghujatan kepada pemerintah. KPI sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Artvisi. Pertemuan yang hangat dan penuh keakraban berlangsung sekitar 2 Jam diantaranya membicarakan perihal betapa sulitnya dalam pengurusan perizinan untuk mendirikan suatu Lembaga Penyiaran baik Swasta dan Komunitas. Dan pihak kemkominfo sendiri yang kali ini diterima oleh Kasubdit Perizinan Radio I Gusti Ngurah Wirajana sendiri yang menyampaikan bahwasannya proses pengurusan izin yang terlama dan paling rumit sedunia adalah di Indonesia. Beliau juga berjanji berusaha semaksimal mungkin agar prosesnya dibuat sangat cepat dan mudah. Dan beliau juga mengenalkan anggotanya yang langsung berurusan ketika LP dalam hal ini diwakili oleh Bidang Perizinan Artvisi menghubungi Bapak Endang unutk LP Swasta dan Bapak Abdul Aziz untuk LP Komunitas. Sebelum berakhirnya pertemuan audiensi dengan Kasubdit Perizinan Radio I Gusti Ngurah Wirajana berpesan agar anggota Artvisi selalu keep in touch dengan pihak pemerintahan dan jangan sampai nekad tidak berizin karena kerugiannya bisa sangat besar karena berurusan dengan balmon dan pihak berwajib apabila sudah dengan sengaja melakukan siaran dalam keadaan belum berizin. Semoga pertemuan dengan pihak pemerintahan menjadi suatu hal positif dan dapat bersinergi dalam kebaikan di program-program yang diadakan oleh pemerintah dan kita lebih bersemangat dalam mengurus perizinan Lembaga Penyiaran di daerahnya masing-masing.   Sebelum pulang Rombongan menyempatkan untuk berfoto.                         .  
ARTVISI.or.id : Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta kepada lembaga penyiaran radio dan televisi meningkatkan produk konten lokal yang sehat dan berkualitas. Sehingga beragam konten produk asing tidak lagi menggerus budaya bangsa serta menguasai siaran media elektronik. "Indonesia minim dalam kreativitas konten, sehingga...

Recent Posts